PANDUAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

PANDUAN UMUM

DEWAN PENDIDKAN DAN KOMITE SEKOLAH

BAHAN PENATARAN

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

                        Nama Sekolah :  SMPN 1 CILEUNGSI BOGOR

Peserta Rapat :  Umar Sadikin, BSc

Jabatan            :  Komite Sekolah

Angkatan Thn  :  5 Oktober 2002

PENGANTAR

Satuan pendidikan merupakan jantung masyarakat. Di sana anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, satuan pendidikan harus dapatmenjalin kerja sama secara sinergis itu diperlukan untuk menciptakan pengajaran dan pembelajaran  yang kondusif danmenyenangkan, agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well-educated), warga negara yang produktif (productive citizen). Jika komponen masyarakat kerja sama untuk mendukun proses pengajaran dan pembelajaran yang demikian, niscaya peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya, bukan hanya mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan tetapi juga berhasil dalam kehidupannya.

Untuk memperdayakan masyarakat dan meningkatkan pern serta keluarga dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dalamera otonomi daerah sekarang ini diperlukan wadah organisasi yang mandiri, yang di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentng Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 disebut Dewan Pendidkan dan Komite Sekolah.

Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite sekolah ini disusun sebagai acuan utama yang diperlukan oleh petugas sosialisasi dan fasilitasi, serta warga masyarakat peduli pendidkan untuk membentuk Dewan Pendidian dan Komite Sekolah. Selain itu panduan ini dapat digunakan untuk memulai kegiatan roda Organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Jakarta, Mei 2002

Tim Pengembangan Dewan Pendidikan

Dan Komite Sekolah

KOMITE SEKOLAH

A.      Pengertian dan Nama

1.       Pengertian

Partisipasi yang berlaku pada masyarakat kita, masih belum diartikan secara universal. Para perencana pembangunan mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada pemerintah. Partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan,hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka menungkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atua lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stake-holder penddikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

2.       Nama

Ditinjau dan perspektif sejarah persekolahan pada tingkat SD, SLTP, dan SMU/SMK di Indonesia, masyarakat sekolah, khususnya orang tua siswa, telah memerankan sebagian fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun 1974 masyarakat orang tua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orang Tua Murid dan Guru(POMG).

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal sebagai Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Pasang surut perkembangan penyelenggaraan pendidikan jalur dan jenis sekolah, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik termasuk keberadaan BP3.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungn dan peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih sekedar lembaga pengumpul dana pendidikan dari orang tua siswa.

Pada saat ini, selain adanya BP3 dibentuk pula Komite Sekolah (di beberapa sekolah yang memperoleh program khusus,) beranggotakan kepala sekolah sebagai ketua dan salah seorang guru, ketua BP3, ketua LKMD dan tokoh masyarakat sebagai anggota. Pembentukan komite dimaksudkan untuk menangani pelaksanaan rehabilitasi bangunan sekolah (SD dan MI), dan pembangunan unit sekolah baru (SLTP dan MTs), sedangkan di SMK, selain terdapat BP3 dibentuk juga Majelis Sekolah yang mempunyai peran menjembatani sekolah dengan industri dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda(PSG), dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang merupakan kerja sama sekolah dengan   Depnaker dalam pemasaran lulusan.

Kondisi nyata tersebut dalam memasuki era Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran,  dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “ Masyarakat Sekolah “ yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Untuk terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, maka Komite Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002).

Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama disatu komplek yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 044/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.

B.      Kedudukan dan Sifat

           1.       Kedudukan

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, maka Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternative sebagai berikut:

Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan.  Satuan pendidikan sekolah  yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khusus seperti  Skolah Luar Biasa, termasuk dalam kategori yang dapat membentuk Komite Sekolah sendiri.

Kedua, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Sebagai misal, beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite Sekolah.

Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Sebagai misal, ada satu kompleks, pendidikan yang erdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah.

Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang  berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggaraan pendidikan, misalnya, sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhar, Sekolah Katholik, Sekolah Kristen, dsb.

          2.    Sifat              

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai  hubungan interaksi dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

C.      Tujuan

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibenuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan ( power sharing and advocacy model ) dan kemitraan ( partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut.

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

D.      Peran dan Fungs

           1.        Peran

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut.

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

              2.       Fungsi

Untuk menjalankan  perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi berbagai berikut.

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangn, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
    1. kebijakan dan program pendidikan;
    2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
    3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
    4. kriteria tenaga kependidikan;
    5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
    6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
    7. Mendorong orang tua dan masarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
    8. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
    9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

  1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah              kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
  2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

E.       Organisasi

             1.       Keanggotaan Komite Sekolah

 

Keanggotaan Komite Sekoah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Sekolah dari  unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

  1. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis.
  2. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
  3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan
  4. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker  Kadin dan instansi lain).
  5. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
  6. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
  7. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISIP, dan lain-lain).
  8. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokrasi berdasarkan  jenjang kelas.
  9. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang.

Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

          2.       Kepengurusan Komite Sekolah

 

Pengurus komite sekolah di tetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite berasal dari kepala satuan pendidikan.  Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

  1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah.
  2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah. Dengan Masa Bhakti selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali (Bab III Keangotaan dan Pembentukan. Pasal 10 Kepengurusan )
  3. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh      tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus komite Sekolah data diidentifikasikan sebagai berikut :

  1. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai  forum tertinggi sesuai AD dan ART.
  2. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
  3. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.
  4. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah.

3.       Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Komite Sekolah wajib memiliki AD/ART.  Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

  1. Nama dan tempat kedudukan.
  2. Dasar, tujuan, dan kegiatan.
  3. Keanggotan dan kepengurusan.
  4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
  5. Keuangan.
  6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat.
  7. Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Anggaran Rumah Tanggga sekurang-kurangnya memuat :

  1. Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Komite Sekolah.
  2. Rincian tugas Komite Sekolah.
  3. Mekanisme rapat.
  4. Kerja sama dengan pihak lain.
  5. Ketentuan penutup.

F.       Prinsip pembentukan

           1.       Prinsip Pembentukan

Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Di lakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

             2.       Mekanisme pembentukan

Pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang- kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktis pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan ), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

Panitia Persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

  1. Mengadakan forum sosialisasi kepala masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, majelis sekolah, dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
  2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
  3. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
  4. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
  5. Menyusun nama-nama anggota terpilih;
  6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah
  7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.

Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

3.       Penetapan Pembentukan Komite Sekolah.

Calon anggota Komite Sekolah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Sekolah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kalinya dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam  AD dan ART. Misalnya dalam anggaran rumah tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah.

Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan. Untuk memperoreh kekuatan hukum, Komite Sekolah dapat sikukuhkan oleh pejabat pemerintahan setempat, misalkan komite sekolah untuk SD dan SLTP dilakukan oleh camat dan kepala cabang dinas pendidikan kecamatan; SMU/SMK dikukuhkan oleh kepala dinas kabuparen/ kota dan bupati/ walikota.

G.     Tata Hubungan Antarorganisasi

                                Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta telah diatur melalui perundang- undangan serta peringkat pengaturan yang mengikutinya. Selain itu setiap penyenggaran persekolahan dibina olah instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara sekolah dengan instansi, pelayanan,dan kemitraan.

Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, dewan pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite-komite sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

                                PENUTUP

 

                                Panduan ini merupakan acuan utama untuk membentuk dan/atau memperluas peran, fungsi, dan keanggotaan Komite Sekolah. Dalam membentuk badan tersebut, pemrakarsa dapat berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.

Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Tim Pengembangan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E  Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 5725613, 5725608, FAX (021) 5725608, website:  www.depdiknas.go.id, email: dpkp2002@yahoo.com.

Lampiran.

 

RINCIAN TUGAS KOMITE SEKOLAH

(Job Descriptions)

 

                PENGURUS HARIAN KOMITE SEKOLAH

                KETUA KOMITE:

(1)    job descriptions

(2)    Mengesahkan EnCana program kerja Komite Sekolah;

(3)    Uruapan tugas

(4)    Mengundang rapat-rapat harian Komite Sekolah;

(5)    Mengkomunikasikan hasil rapat Komite kepada Kepala Sekolah;

(6)    Mengundang rapt peak secular berkenaan dengan hal-hal yang dianggap strategis;

(7)    Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan Kepala Sekolah;

(8)    Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal dari pemerintah dan kebutuhan sekolah;

(9)    Menerima  klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah;

(10)       Memberikan himbauan, edaran dan atau bentuk lain kepada stakeholder;

(11)       Mengesahkan segala keputusan Komite Sekolah dan atau keputusan bersama dengan sekolah, melalui penandatanganan yang disyahkan dengan cap resmi;

(12)       Mengesahkan pertanggungjawaban keuangan yang dititipkan  masyarakat kepada sekolah;

(13)       Mengesahkan pemberian penghargaan Komite Sekolah kepada kepala sekolah, guru, staf TU yang berprestasi;

(14)      Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan/memberikan sejumlah dana atas pengajuan sekolah;

(15)      Memberikan sangsi kepada anggota pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik;

(16)      Mengevaluasi program kerja Komite Sekolah.

SEKRETARIS KOMITE:

(1)    Membuat agenda keda bersama-sama ketua dan para bidang yang ada;

(2)    Menyusun administrasi (personil, sarana dan prasarana, serta hal yang dipandang penting);

(3)    Membuat dan mengedarkan undangan rapat-rapat dibantu oleh staff yang ditunjuk;

(4)    Membuat laporan-laporan kepada pihak yang terkait;

(5)    Membuat notulen rapat-rapat;

(6)    Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staff yang ditunjuk.

BENDAHARA KOMITE (TEKNIS OPERASIONAL PEMBUKUAN)

(1)    Menerima, membukukan, mengamankan, dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan Ketua Komite.

(2)    Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana yang kepada sekolah atas persetujuan ketua komite.

(3)    Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah, sekolah dan masyarakat atas persetujuan ketua komite.

STAF SEKERETARIAT HARIAN KOMITE

Staf yang dimaksud adalah jika diperlukan adanya perangkat sekeretariat, diperkenankan komite mengangkat biak anggota atau non anggota sebagai tenaga khusus, asal jangan dari pihak sekolah. Adapun tugasnya sebagai staf administrasi.

BIDANG-BIDANG

                BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH

 

(1)    Bersama-sama pihak sekolah menganalisis potensi sumber daya sekolah, pada lingkup kewilayahan, sosek masyarakat, instansional di wilayah setempat.

(2)    Mengklasifikasi hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut ; SDM, DANA, dan bentuk lain yang dianggap sebagai potensi sumber yang kuat.

(3)    Mendatar dan memetakan potensi sumber yang diduga kuat dapat membantu sekolah.

(4)    Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat.

(5)    Melaksanakan penarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

(6)    Melaksakan pemikaran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan komite untuk kepentingan, sekolah.

BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT (MANAJERIAL)

(1)    Atas persetujuan ketua komite menyerahkan dana masyarakat kepada bendahara untuk dibukukan.

(2)    Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

(3)    Bersama-sama bendahara membukakan penerimaan dan pengeluaran  dana masyarakat.

(4)    Atas persretujuan ketua komite memberkan laporan keadaan keuangan kepada stakeholders.

BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

(1)    Bersama – sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru, fasilitas/sarana prasarana, kurikulum, ekstra kurikuler.

(2)    Bersama – sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian, semester, dan akhir tahun dan Ebtanas.

(3)    Bersama – sama sekolah menerapkan salah satu unggulan prestasi unggulan sekolah baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

(4)    Bersama – sama sekolah meningkatkan tenaga ahli yang daapat membantu kualitas pendidikan.

(5)    Mengundang pengawasan sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil pengawasan professional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite.

(6)    Bersama – sama Komite Sekolah lain melakukan kolaborasi system pengendalian kualitas pelayanan baik sekolah sejenis, setingakat maupun tidak sejenis dan tidak setingkat, misalnya; SD dengan SMP; SMP dengan SMU atau SMK dalam satu wilayah atau luar wilayah.

BIDANG JARINGAN KERJASAMA

(1)    Bersama – sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar, masyarakat sekolah (instansi non diknas, dunia usaha dan industry, *SMK sudah berjalan).

(2)    Bersama – sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar masyarakat sekolah.

CATATAN;

  1. Dalam rincian tugas disarankan untuk disederhanakan atau dikembangkan oleh masing – masing komite sekolah sesuai dengan potensi, kebutuhan sekolah masing- masing.
  2. Peran pejabat stempat (Lurah, Camat, dan yang setingkat) peran dan fungsinya diselaraskan untuk tuntutan organisasi Komite.
  3. Di SMK Teknologi, Bisnis, Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata dalam menyusun job deskripsi kepengurusan komite sekolah, diselaraskan dengan tuntutan kebutaha kompetensi jabatan/pekerjaan, oleh sebab itu asosiasi-asosiasi yang relevan.

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “PANDUAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

  1. Terima kasih, pak. Sangat berguna sekali.

  2. fritz ngampu

    infromasi penting sebagai referensi untuk pemberdayaan komite sekolah di sekolahku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s